SENGETI – Fraksi PKS-Perindo DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan pandangan akhirnya dalam Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru bicara Fraksi, Ali Mustika, membuka penyampaian pandangan dengan pantun yang menggambarkan semangat pembangunan dan kebersamaan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS-Perindo mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan APBD yang dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, fraksi ini juga memberikan sejumlah catatan kritis dan saran strategis.
Ali Mustika menyampaikan bahwa pendapatan dalam perubahan APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,653 triliun, dengan belanja mencapai Rp1,674 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp21,1 miliar. Meski demikian, fraksi menilai masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya terakomodir.
“Kami memahami keterbatasan fiskal dan pentingnya prioritas, namun aspirasi masyarakat tetap harus menjadi perhatian bersama,” ujar Ali Mustika.
Fraksi PKS-Perindo juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mereka mendorong agar reformasi birokrasi terus ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Beberapa fokus utama Fraksi dalam pandangan akhirnya mencakup:
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik, khususnya di wilayah pedesaan.
Prioritas anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penyediaan air bersih.
Optimalisasi penyerapan anggaran agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi yang lebih erat antar OPD dan DPRD untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi PKS-Perindo juga mengapresiasi peluncuran 11 program prioritas (disebut sebagai "11 kitab") oleh Pemkab Muaro Jambi, dan mendorong agar program tersebut dapat diakses secara daring (real-time) agar transparan dan mudah diawasi.
Program lain yang diapresiasi termasuk workshop percepatan pelayanan publik dan peningkatan anggaran jaminan kesehatan masyarakat. Namun, fraksi menekankan perlunya pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah desa dan wakil rakyat setempat.
Tak lupa, Fraksi juga meminta perhatian serius atas beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan di Muaro Jambi, antara lain:
Masalah transmigrasi di Desa Jambu Jaya dan Karya Mukti, Kecamatan Sungai Gelam.
Persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang berdampak pada proses pemekaran Desa Ladang Panjang.
Permasalahan terkait lahan dan tanaman generasi di beberapa desa di Kecamatan Sungai Gelam dan sekitarnya.
Sebagai penutup, Fraksi PKS-Perindo mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus berkomitmen dalam membangun Kabupaten Muaro Jambi secara inklusif dan berkelanjutan.
Social Header