SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah tegas dalam menyikapi konflik agraria yang berlarut di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh. Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, bersama Asisten I, Gartam, menghadiri Rapat Koordinasi Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Selasa (16/09/2025).
Rapat ini menjadi titik krusial dalam penyelesaian sengketa tanah yang selama ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi mengancam stabilitas sosial di wilayah tersebut. Konflik yang melibatkan penetapan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dinilai telah menimbulkan ketegangan di lapangan.
Langkah Nyata Pemkab: Usulkan Pembatalan SK TORA
Puncaknya, pada Januari 2025, Bupati Muaro Jambi mengirim surat rekomendasi pembatalan SK TORA di Desa Sungai Bungur, yang kemudian secara resmi diajukan ke Menteri ATR/Kepala BPN pada 11 Maret 2025. Pemerintah menilai kondisi di lapangan tak lagi kondusif dan memerlukan pendekatan baru yang lebih partisipatif dan adil.
"Kami mendukung penuh langkah-langkah penyelesaian konflik ini, termasuk pembatalan SK yang telah menimbulkan kegaduhan. Ini adalah prioritas kami untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan agraria di Muaro Jambi," tegas Sekda Budhi Hartono dalam rapat tersebut.
DIP4T dan GTRA Disiapkan Jadi Jalan Tengah
Pemerintah daerah dan pusat kini mendorong penggunaan skema DIP4T, yang akan melibatkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik di level provinsi maupun kabupaten. Skema ini diharapkan menjadi jalur formal untuk memverifikasi ulang kepemilikan dan penggunaan tanah secara menyeluruh.
Lebih dari sekadar inventarisasi, DIP4T diarahkan untuk merumuskan solusi permanen berbasis data, yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat terdampak konflik.
Solusi Kolektif, Bukan Sekadar Legalitas, Rapat ini juga menyoroti pentingnya solusi kolektif berbasis dialog, bukan hanya pendekatan administratif atau legalistik. Pemerintah berkomitmen untuk mendengar suara masyarakat serta membuka ruang mediasi sebagai bagian dari proses reformasi agraria yang menyeluruh.
Harapan Besar pada Rekomendasi Konkret, Dari rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini, diharapkan akan lahir rekomendasi konkret yang tidak hanya menyelesaikan konflik Desa Sungai Bungur, tetapi juga dapat menjadi model penyelesaian sengketa tanah di wilayah lainnya.
Social Header