SENGETI - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang digelar baru-baru ini, hampir seluruh fraksi menyampaikan kritik, masukan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Para anggota dewan menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran agar tidak disalahgunakan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu fraksi yang menyuarakan berbagai persoalan yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat, seperti masalah persampahan, infrastruktur, kesehatan, dan isu-isu krusial lainnya.
"Fraksi PAN menyoroti persoalan sampah yang terus menjadi keluhan masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Ulil Amri, juru bicara Fraksi PAN, dalam rapat paripurna tersebut.
Selain menyampaikan kritik, Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dana tambahan. Dana ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pada sektor prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi kesehatan, serta program-program lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PAN juga menyatakan dukungannya terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan, selama aturan tersebut ditujukan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Muaro Jambi.
“Kami mendukung tiga Ranperda untuk dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan, asalkan demi kepentingan rakyat,” tambah Ulil.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan pandangan kritis. Melalui juru bicaranya, Usman Khalik, Fraksi PDIP meminta agar alokasi anggaran untuk tahun 2026 mendatang benar-benar dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Selain soal anggaran, PDIP juga menyoroti kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka mengusulkan agar tidak ada perbedaan status kerja antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
“Kalau bisa, tidak ada lagi PPPK paruh waktu. Semua disamakan agar kinerja mereka tetap semangat dan tidak ada kesenjangan,” ujar Usman Khalik.
Senada dengan Fraksi PAN dan PDIP, hampir seluruh fraksi lainnya dalam rapat paripurna tersebut juga menyuarakan hal yang sama: pentingnya anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan berbagai kritik dan saran yang disampaikan, DPRD Muaro Jambi berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dalam mengelola anggaran, demi tercapainya pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Social Header