Oleh: Zuandanu Pramana
Kota Jambi – Ririn Novianty, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jambi.
Ririn dan sejumlah pengurus KPPI Provinsi Jambi lainnya dilantik langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPPI Pusat.
"Pada hari ini atas nama DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, saya Lis Dedeh Sekjen KPPI berdasarkan surat tugas DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, melantik saudari sebagai dewan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Jambi Masa Bakti 2024-2029," ujar Lis saat membacakan SK pelantikan di Swiss-Belhotel Jambi, pada Senin, 15 September 2025.
Dalam pelantikan itu, turut hadir perwakilan 9 partai politik besar yang tergabung dalam KPPI, di antaranya PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.
Dipercayanya Ririn sebagai nahkoda KPPI merupakan keputusan yang tepat. Dengan pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, ia diyakini mampu membawa KPPI di Jambi pada garis lurus perjuangan, yaitu mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan mendorong partisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui parlemen.
Ririn sendiri merupakan tokoh perempuan yang lebih banyak aktif di Kabupaten Muaro Jambi. Ia dikenal dengan kegemaran turun langsung menyapa dan berkomunikasi dengan masyarakat di bawah. Hal itu dilakukan untuk menganalisis persoalan dan mencari solusi dengan lebih tepat.
Sepanjang karirnya, sosok Ririn juga dikenal sebagai figur yang berkomitmen dalam mengemban amanah.
Mengenal Lebih Dekat Sosok Ririn, Tokoh Perempuan Hebat dari Muaro Jambi
Nama Ririn Novianty pertama kali muncul dan mulai besar dari daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muaro Jambi periode 2017-2022. Masa jabatannya tersebut beriringan dengan masa jabatan suaminya, Bambang Bayu Suseno atau yang akrab disapa BBS, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
Selama masa jabatan pertama sebagai Ketua PKK Kabupaten, Ririn terlibat aktif dalam menyukseskan program pemerintah daerah. Kerja-kerja yang dilakukannya langsung bersentuhan dengan masyarakat tingkat bawah. Sehingga, banyak masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi sudah merasakan manfaat nyata dari hadirnya Ririn.
Karena itu, meski baru berjalan selama dua tahun, Ririn sudah mendapat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Ia terpilih mewakili suara untuk Dapil II (Muaro Jambi-Batanghari) dan duduk di DPRD Provinsi Jambi selama periode 2019-2024.
Kini, setelah satu periode membuktikan diri di legislatif, Ririn dipercaya kembali dan terpilih untuk periode kedua di DPRD Provinsi Jambi, 2024 hingga 2029 mendatang. Dengan begitu, mayoritas masyarakat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi sudah tak asing lagi dengan nama Ririn.
Meski tidak lahir di Kabupaten Muaro Jambi, perempuan yang kini berusia 46 tahun itu punya komitmen kuat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan di daerah tersebut. Keikhlasan dan ketulusannya dalam menjalankan amanah membuat Ririn mendapat kepercayaan yang tinggi.
Dari 16.865 suara yang diraih pada Pileg 2024 kemarin, masyarakat Kabupaten Muaro Jambi merupakan penyumbang paling besar raihan suara, sangat dominan dan hampir keseluruhan. Hal itu merupakan bayaran setimpal dari komitmen dan perjuangan Ririn untuk menyejahterakan masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Muaro Jambi sendiri mengakui Ririn sebagai bagian dari mereka.
Dan di tahun 2025 ini, perjuangan Ririn akan memasuki babak baru yang semakin kompleks. Ia tidak hanya akan menjalani fungsi dan tugas sebagai legislatif, tapi juga harus membagi waktu untuk ikut memainkan peran sebagai pembantu eksekutif. Pasalnya, suami Ririn, BBS, sudah resmi menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan dilantiknya BBS untuk periode 2025-2030, Ririn secara sukarela menerima sejumlah amanah tambahan, mulai dari Ketua TP PKK Kabupaten, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten, Bunda PAUD Kabupaten, hingga Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten.
Sejumlah amanah tersebut memaksa Ririn agar bisa membagi waktu dengan tepat, serta mengeluarkan energi yang lebih ekstra dalam menjalankannya.
Di PKK, Ririn dituntut untuk bisa memastikan 10 program pokok terlaksana dan berjalan hingga ke tingkat desa. Semua itu membutuhkan kemampuan manajemen yang baik. Dalam langkah awalnya, hal yang pertama dilakukan adalah mensinkronisasikan kepengurusan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Meski perdana berstatus sebagai istri orang nomor satu Kabupaten Muaro Jambi, di PKK sendiri ini merupakan kali kedua Ririn menjabat sebagai ketua.
Akrab dengan PKK membuat Ririn tampak lebih menguasai medan. Ia punya visi yang jelas. Selain dari melaksanakan 10 program pokok, Ririn juga berkomitmen menyelaraskan program sampingan yang linear dengan cita-cita Muaro Jambi Berbakti, yang digagas oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi saat ini, Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir.
Dari 12 program unggulan dalam Visi Muaro Jambi Berbakti, Ririn tak mengambil banyak, ia lebih mengedepankan kualitas dalam implementasinya. Salah satu program yang menjadi fokus Ririn, tentunya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan kesejahteraan keluarga yang dimaksud Ririn akan berkaitan dengan dua dari dua belas program unggulan yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, yaitu Generasi Keren Berkarakter, serta Perempuan Hebat dan produktif.
Kedua program tersebut akan berfokus pada peningkatan kualitas SDM, sehingga nantinya, generasi muda maupun kaum perempuan tak terkecuali ibu-ibu rumah tangga bisa membantu perekonomian keluarga.
Bergeser ke amanah Bunda PAUD Kabupaten, ibu empat orang anak itu mendapat challenge yang cukup berat. Dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, wilayah Ririn jadi satu-satunya yang mendapat kepercayaan untuk dilaksanakannya pilot project wajib belajar pra sekolah dasar.
Untuk diketahui, wajib belajar satu tahun pra sekolah adalah program prioritas nasional yang sudah masuk ke dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah meyakini perlu menyiapkan anak-anak secara lebih matang dalam dunia pendidikan.
Kendati aturan resmi belum diterapkan pemerintah, sebagai Bunda PAUD yang wilayahnya dipercaya menjadi pilot project, Ririn bersama Ketua Pokja Paud, Novi Astrianti gencar melakukan sosialisasi ke-11 kecamatan yang ada di Muaro Jambi. Keduanya berbagi wilayah untuk mempercepat dilaksanakannya sosialisasi.
Alhasil, kurang dari dua pekan sosialisasi tuntas dilaksanakan. Meski tampak cepat dan agak terburu-buru, Ririn meyakini sosialisasi yang sudah dilakoni tidak kehilangan efektivitas.
Sementara selaku Ketua Dekranasda Kabupaten, Ririn mendorong para pejabat OPD di Muaro Jambi untuk selalu mendukung para pegiat UMKM dengan berbelanja minimal 100 ribu rupiah per bulan di gerai-gerai terdekat. Upaya itu dimaksudkan agar roda ekonomi masyarakat tetap bisa berputar.
Selain bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi kreatif, di Dekranasda Ririn juga harus mampu menjadi payung untuk bisa membina, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan bersama para pengrajin lokal.
Dengan segudang tugas dan tanggung jawab yang ada, Ririn sebagai Pembina Posyandu juga masih harus bertanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan Posyandu di desa. Saat ini, peningkatan mutu pelayanan yang harus dipastikan Ririn mencakup penambahan meja pelayanan menjadi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal), di antaranya adalah pelayanan pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Selaku dewan sendiri, pada Selasa, 19 Agustus lalu, Ririn yang duduk di Komisi III DPRD Provinsi Jambi melaksanakan peninjauan langsung ke Stockpile Batubara PT Mitra Usaha Batanghari dalam rangka evaluasi dan tindak lanjut laporan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Ririn didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi, Hafiz Fattah; Ketua Komisi III, Mazlan; serta Anggota Komisi III, Ansori.
Dalam video unggahannya di laman Instagram @ririnnovianty_official, ia menyebut upaya yang dilakukannya merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk pada tanggal 29 Juli lalu, mengenai adanya dampak luar biasa atas aktivitas stockpile batubara PT Mitra Usaha Batanghari (MUB).
Dalam peninjauan tersebut, didapati beberapa persoalan, di antaranya aktivitas pemindahan batubara ke dalam tongkang yang masih belum sempurna, sehingga debu dan sejumlah material kecil lainnya beterbangan ke lingkungan warga.
Debu yang berterbangan ke lingkungan warga tersebut berdampak pada kualitas udara yang buruk. Menurut laporan, sejumlah masyarakat mengalami sakit pernapasan. Belum lagi, wilayah Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo yang berseberangan dengan lokasi stockpile PT MUB ikut terdampak secara ekonomi.
Diketahui, masyarakat desa di bawah binaan Ririn tersebut rata-rata punya mata pencaharian menjual kerupuk kemplang dan ikan asin. Karena banyak debu dari aktivitas batubara, masyarakat di Desa Kunangan jadi tidak bisa lagi menjemur kerupuk dan ikan.
Kepada PT MUB, Ririn mendesak adanya solusi cepat dan tepat atas persoalan yang terjadi. Sebab bagi Ririn, kemaslahatan masyarakat selalu jadi motor yang membakar semangatnya. Meski segudang amanah tampak sangat berat untuk dipikul, namun ia tetap berjalan sambil membawa harapan agar bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Di Bawah Nahkoda Ririn, KPPI Targetkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Jambi Meningkat
Saat menyampaikan pidato dalam acara pelantikan KPPI Provinsi Jambi, Ririn langsung memaparkan data penurunan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Jambi. Ia mengatakan, turunnya data tersebut menjadi perhatian serius bagi tokoh politik perempuan khususnya di KPPI.
"Data yang ada saat ini, dari 55 anggota parlemen di Provinsi Jambi, hanya ada 7 orang keterwakilan perempuan. Jumlah ini berkurang dari periode sebelumnya," ungkap Ririn.
Kendati periode sebelumnya lebih tinggi, Ririn menegaskan bahwa jumlah tersebut secara persentase belum memenuhi harapan 30 persen keterwakilan perempuan.
"Persentasenya hanya 12,72 persen dari total 55 anggota," imbuhnya.
Pada periode yang akan datang, Srikandi dari PAN itu berharap keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Jambi bisa meningkat lebih jauh.
Tidak hanya di tingkat provinsi, Ririn juga mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen 11 kabupaten/kota.
Saat ini, tuturnya, keterwakilan perempuan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi juga mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Padahal, ada peningkatan jumlah kursi dari total 375 menjadi 380.
PR yang mesti dikerjakan Ririn selama menjabat KPPI cukup banyak, apa lagi di Kota Sungai Penuh sudah memasuki periode ketiga tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen.
Untuk mencapai target meningkatnya keterwakilan perempuan, Ririn mengatakan akan terus berkoordinasi dengan ketua-ketua partai untuk mengatur strategi.
Di samping itu, ia menegaskan akan lebih dulu menyolidkan kepengurusan KPPI dan segera menyusun program kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Keterwakilan perempuan sendiri di dalam parlemen merupakan sesuatu yang penting, salah satunya adalah untuk memastikan arah kebijakan bisa lebih inklusif gender. Selain itu, pengawasan dan pengawalan isu-isu strategis perempuan juga akan lebih berkualitas seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang duduk di parlemen.
Di Provinsi Jambi, figur Ririn bisa menjadi patron bagi perempuan yang ingin lebih serius memasuki karir di dunia politik, dengan tujuan bisa ikut terlibat membantu masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
Setidaknya, ada tiga PR utama Ririn untuk membangun masa depan perempuan politik yang lebih baik di Jambi. Pertama, meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen provinsi. Kedua, meningkatkan jumlah keseluruhan keterwakilan perempuan di parlemen kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Kerja-kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut harus dilaksanakan sedari sekarang. Ririn beserta pengurus KPPI harus bisa mulai memetakan tokoh perempuan potensial di setiap dapil. Nantinya, tokoh tersebut harus mendapat arahan dan bimbingan hingga benar-benar siap menjadi amunisi di momentum Pileg selanjutnya.
PR ketiga ialah memastikan bahwa Jambi bisa kembali menyumbang keterwakilan perempuan untuk parlemen di tingkat RI. Dalam kasus ini, sebagai Ketua Umum KPPI dan figur yang sudah mewakili suara perempuan di parlemen Provinsi Jambi, sosok Ririn bisa menjadi salah satu opsi tepat yang diharapkan.
Pelan tapi pasti, masyarakat dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, khususnya kaum perempuan, akan mengenal nama Ririn sebagai tokoh politik yang menginspirasi dan punya dedikasi tinggi untuk pembangunan daerah, baik dari segi SDM maupun infrastruktur.
Social Header