SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat desa. Hal ini ditandai dengan digelarnya kegiatan sosialisasi pembentukan dan penugasan paralegal dalam Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tingkat desa dan kelurahan yang secara resmi dibuka oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, pada Senin (6/10).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nang Inang, Komplek Kantor Bupati Muaro Jambi, dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gartam, serta para lurah dan kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sosialisasi ini, para peserta mendapatkan pemaparan menyeluruh mengenai teknis pembentukan Posbankum, termasuk struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta pelatihan khusus bagi paralegal yang akan bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
"Posbankum dirancang agar masyarakat desa tidak kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Dengan adanya paralegal yang dilatih khusus, layanan hukum bisa lebih cepat, sederhana, dan langsung menyentuh kebutuhan warga," ujar Bupati Bambang Bayu Suseno dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini kerap kesulitan mengakses layanan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif para kepala desa dan lurah dalam menyukseskan program ini. “Keterlibatan kepala desa dan lurah menjadi kunci utama agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Langkah ini, menurut Bupati, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan keadilan hukum yang merata dan inklusif bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
Dengan adanya Posbankum Desa/Kelurahan dan dukungan paralegal terlatih, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sekaligus memperkuat kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Social Header