JB, SENGETI - Keluhan pedagang terkait tingginya tarif sewa stand pada gelaran MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi akhirnya mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Muaro Jambi, Usman Halik. Ia menilai harga yang dipatok panitia, yakni Rp3 hingga Rp5 juta per stand, sebagai langkah yang tidak masuk akal dan jauh dari prinsip keberpihakan terhadap pelaku UMKM.
Usman menegaskan, untuk acara yang hanya berlangsung sekitar lima hari, tarif tersebut memberatkan pedagang. Dengan hitungan sederhana, pedagang harus mengantongi pendapatan minimal Rp600 ribu per hari hanya untuk menutupi biaya sewa, belum termasuk modal dagang serta biaya operasional lainnya.
“Itu tidak wajar. Acara hanya beberapa hari. Kalau disetarakan Rp4 juta untuk lima hari, pedagang dipaksa mengejar pemasukan yang tidak realistis,” tegas Usman melalui sambungan telepon.
Ia menambahkan, kondisi Kabupaten Muaro Jambi tidak bisa disamakan dengan Kota Jambi atau kota besar lain yang memiliki tingkat keramaian lebih tinggi. Jarak dan sebaran penduduk membuat potensi transaksi di Muaro Jambi jauh lebih kecil, sehingga tarif yang dipatok panitia dinilai tidak rasional.
“Acara ini tidak setiap hari ramai. Sangat berbeda dengan Kota Jambi,” kritiknya.
Menurut Usman, keputusan panitia memasang tarif tinggi justru dapat merusak citra Kabupaten Muaro Jambi, apalagi MTQ merupakan kegiatan keagamaan yang seharusnya mengedepankan nilai kebersamaan dan pemberdayaan, bukan momentum mencari keuntungan.
“Jangan sampai ajang MTQ dijadikan alat mengais keuntungan pribadi," tegasnya.
Usman juga menyoroti bahwa alternatif tenda sederhana semestinya membuat harga sewa jauh lebih murah. “Tenda seperti tenda pengantin itu biaya sewanya paling Rp300 ribu untuk satu minggu. Jadi tidak masuk akal kalau pedagang dibebani sampai jutaan,” ujarnya.
Ia mendesak panitia MTQ untuk segera mengevaluasi dan menurunkan harga sewa stand demi keberlangsungan ekonomi pedagang dan keberhasilan acara secara keseluruhan.
“Panitia harus turun tangan. MTQ harus sukses dan meriah, bukan menjadi beban bagi pelaku usaha,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi, Samsul membenarkan, pengadaan dan pengelolaan tenda dilakukan oleh pihak EO. Alasannya, karena keterbatasan anggaran dinas.
"Kita sudah mempersiapkan tenda sanavil dan tenda kerucut untuk kabupaten/kota melalui dana APBD. Namun karena anggaran tidak cukup, akhirnya pihak EO yang menyediakannya," kata Samsul.
"Tenda untuk umum dan pelaku usaha sifatnya komersial dan berbayar. Kami tidak ikut campur karena sistemnya langsung antara pedagang dengan pihak EO," tambahnya lagi.
Menurut Samsul, ada sekitar 14 unit tenda komersial yang disiapkan untuk pelaku UMKM di area MTQ. Ia juga menyebutkan, adanya potongan harga bagi pedagang lokal dari Muaro Jambi.
"Untuk pedagang lokal Muaro Jambi harga sewanya Rp3 juta rupiah," kata Samsul.
Social Header