SENGETI – Bupati Muaro Jambi ,Bambang Bayu Suseno ( BBS) ya g hal ini diwakili langsung oleh Sekda Muaro Jambi,H.Budhi Hartono secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Pelaku Pengadaan melalui Peningkatan Kompetensi Persiapan PBJ dan Pelaksanaan PBJ Lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, yang berlangsung dengan dihadiri Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah selaku PA, para KPA/PPK, pejabat fungsional PBJ serta narasumber Samsul Ramli.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan visi pembangunan “Muaro Jambi Berbakti”, yang telah dituangkan dalam RPJMD dan disetujui DPRD.
Kegiatan Harus Berdampak Nyata dan Terukur
Bupati menekankan bahwa perangkat daerah wajib memastikan program dan kegiatan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Ia mengingatkan bahwa ketidaksinkronan antara program prioritas dengan implementasi di perangkat daerah sering kali menyebabkan kegagalan pencapaian outcome.
Ia memberi contoh di bidang ketahanan pangan. Meskipun perangkat daerah menghasilkan banyak output seperti panjang irigasi yang baik atau jumlah penerima bantuan benih, namun jika tidak terkonsolidasi, hal itu tidak akan berkontribusi pada peningkatan produksi padi sebagai outcome utama.
“Semua perencanaan yang baik tidak akan terwujud jika pelaksanaannya tidak tepat waktu dan tidak didukung proses pengadaan barang/jasa yang terencana, akuntabel, dan tepat waktu,” tegas Bupati.
Peran PA/KPA dan PPK Dinilai Sangat Strategis
Bupati juga mengingatkan pentingnya peran PA/KPA sebagai pelaku pengadaan, termasuk ketika menjalankan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia tidak menampik masih adanya keberatan dari sebagian PA/KPA, namun menegaskan bahwa tugas tersebut merupakan tanggung jawab melekat pada jabatan struktural.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan kapasitas yang stagnan di tengah dinamika regulasi. Peningkatan kompetensi harus menjadi agenda utama,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa PPK wajib memahami seluruh isi kontrak yang ditandatangani, serta mempelajari peraturan terkait PBJ. Ia mendorong para pelaku pengadaan mengikuti pelatihan dan e-learning yang disediakan LKPP untuk meningkatkan kompetensi.
Dorong Kinerja Pengadaan yang Lebih Profesional dan Akuntabel
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Bupati berharap lahir pelaku pengadaan yang lebih profesional, percaya diri, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Ia menargetkan meningkatnya kualitas penyerapan anggaran, berkurangnya temuan audit, serta hilangnya kekhawatiran PPK dalam mengambil keputusan.
“Mari kita akhiri budaya kerja ‘asal jalan’. Kita ganti dengan budaya kerja profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Ini tanggung jawab kita untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati secara resmi membuka kegiatan bimtek dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.
Social Header