SENGETI - Komitmen efisiensi anggaran yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali dipertanyakan. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Muaro Jambi diduga menggelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) di salah satu hotel berbintang di Jakarta—kegiatan yang dinilai janggal, tidak sensitif, dan bertolak belakang dengan instruksi penghematan daerah.
Informasi yang beredar menyebutkan kegiatan itu melibatkan sejumlah pejabat serta staf, lengkap dengan biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga honorarium narasumber. Namun hingga kini, pihak penyelenggara belum membuka rincian resmi anggaran yang digunakan.
Standar Ganda di Tengah Krisis Anggaran
Bupati Muaro Jambi sebelumnya telah menegaskan bahwa setiap OPD wajib memperketat belanja, memprioritaskan layanan publik, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Namun keputusan menggelar Bimtek di luar provinsi ini memunculkan kesan adanya standar ganda.
“Ironis sekali. OPD lain ditekan untuk berhemat, sementara bagian yang mengurusi perencanaan dan keuangan justru menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan yang bisa dilakukan lebih murah di daerah sendiri,” ujar seorang pemerhati anggaran daerah.
Sejumlah sumber internal bahkan mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Jakarta dilakukan “dengan alasan tertentu”, tanpa penjelasan mengenai urgensi ataupun nilai strategisnya. Padahal, kegiatan serupa dapat digelar di dalam provinsi dengan biaya jauh lebih rendah.
Aktivis Antikorupsi Desak Audit Menyeluruh Polemik ini memicu reaksi keras dari aktivis antikorupsi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka mendorong Inspektorat serta DPRD Muaro Jambi melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan tersebut.
“Anggaran ratusan juta untuk Bimtek bukan angka kecil. Harus jelas output-nya, urgensinya, dan alasan memilih Jakarta. Jangan sampai hanya menjadi kedok perjalanan dinas,” tegas salah satu aktivis.
Sekda Akui Ada Anggaran Rp157 Juta, Realisasi Rp81 Juta
Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, membenarkan bahwa terdapat pagu anggaran Bimtek sebesar Rp157.500.000 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Namun ia menegaskan bahwa realisasi kegiatan tersebut hanya mencapai Rp81.000.000.
“Info yang saya terima dari Plt Kabag Perencanaan dan Keuangan memang ada pagu anggaran sebesar Rp157,5 juta. Namun realisasinya hanya Rp81 juta. Untuk lebih detail, silakan dikonfirmasi kepada kabag yang bersangkutan,” ujarnya.
Pernyataan ini menambah daftar pertanyaan publik: Jika realisasi lebih rendah dari pagu, mengapa kegiatan tetap harus digelar di Jakarta? Apa urgensinya menghabiskan anggaran puluhan juta di tengah kebijakan efisiensi?
Transparansi Didesak, Publik Menunggu Jawaban Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pemilihan lokasi, rincian biaya, maupun hasil Bimtek tersebut. Tanpa transparansi, dugaan pemborosan dan lemahnya akuntabilitas akan terus menghantui kegiatan ini.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi didesak untuk menjawab penuh:
Apakah kegiatan ini benar-benar dibutuhkan—atau hanya menjadi contoh nyata bahwa efisiensi anggaran masih sebatas slogan?
Social Header