SENGETI - Pelantikan pejabat eselon II Kabupaten Muaro Jambi boleh jadi hanya berlangsung hitungan menit. Namun, angka-angka dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 justru membuka potret panjang tentang jurang kekayaan di tubuh birokrasi daerah.
Dalam laporan itu, ada pejabat yang hartanya masih terjerat utang hingga minus puluhan juta rupiah. Di sisi lain, tak sedikit pula yang menguasai aset bernilai miliaran, didominasi tanah, bangunan, dan kendaraan.
Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Budi Setiawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Total harta yang dilaporkannya hanya Rp 190,5 juta. Namun, beban utang Rp 273 juta membuat posisi akhirnya minus Rp 82,5 juta. Sebuah catatan langka untuk pejabat eselon II.
Kontras tajam terlihat pada Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Aang Hambali. Ia muncul sebagai pejabat terkaya dalam daftar ini. Total asetnya mencapai Rp 9,5 miliar dengan utang Rp 1,15 miliar. Kekayaan bersih Rp 8,35 miliar menempatkannya jauh di atas kolega-koleganya. Tanah dan bangunan menjadi tulang punggung hartanya, disusul kendaraan serta harta bergerak lainnya.
Fenomena “miliarder birokrasi” tidak berhenti di situ. Razami, Kepala Satpol PP Muaro Jambi, melaporkan harta Rp 4,78 miliar tanpa satu rupiah pun utang. Hampir seluruh kekayaannya berupa properti, menunjukkan akumulasi aset jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Anjar Prabowo, mencatatkan harta bersih Rp 1,86 miliar. Yang menarik, nilai kendaraan dan mesin mendekati Rp 600 juta, porsi yang cukup besar dibandingkan total kekayaannya.
Di lapisan menengah, terdapat Inspektur Kabupaten Aprisal dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Muhammad Farhan. Keduanya sama-sama memiliki harta bersih sekitar Rp 1,43 miliar, dengan pola kekayaan yang relatif seragam: tanah, bangunan, dan kas.
Pola berbeda justru terlihat pada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Arian Safutra. Ia menjadi satu-satunya pejabat yang mencatat kepemilikan surat berharga dalam jumlah signifikan, yakni Rp 651,9 juta. Setelah dikurangi utang, harta bersihnya tercatat Rp 771,9 juta—menunjukkan orientasi investasi finansial, bukan sekadar aset fisik.
Di ujung bawah daftar, Kepala BKPSDM Billy Adhitya hanya mencatatkan harta bersih Rp 252,4 juta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasyful Iman berada pada kisaran serupa, dengan kekayaan bersih Rp 257,6 juta setelah utang diperhitungkan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, LHKPN terbaru milik Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Medison, belum ditemukan dalam basis data resmi.
LHKPN ini bukan sekadar daftar angka. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan betapa beragam—dan timpangnya—kondisi ekonomi para pejabat di lingkar kekuasaan birokrasi Muaro Jambi.
Social Header