JB, SENGETI - Rencana pembangunan infrastruktur daerah pada 2027 mulai dipetakan. Namun di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, perjuangan membawa usulan daerah ke tingkat pusat dipastikan tidak akan mudah.
Anggota DPR RI Komisi V , Haji Bakri, menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut daerah lebih selektif dan terukur dalam mengajukan program. Karena itu, seluruh usulan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi harus diverifikasi secara ketat sebelum diperjuangkan melalui DPR. , pada reses di muaro jambi bertepatan di ruang inang - Inang sekretariat pemkab muaro jambi, Rabu, (25/02/26)..
“DPR RI memiliki hak budgeting bersama pemerintah. Itu yang akan kita manfaatkan agar program-program prioritas daerah bisa masuk dalam APBN,” ujarnya dalam pertemuan bersama kepala daerah dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah skema Instruksi Presiden (Inpres), termasuk Inpres Irigasi dan program jalan yang dapat dibiayai langsung oleh pemerintah pusat. Bahkan, jalan kabupaten dan provinsi berpeluang meningkat statusnya agar dapat didanai melalui APBN apabila memenuhi kriteria teknis dan strategis.
Langkah ini dinilai penting, terutama untuk mendukung konektivitas dan akses ekonomi. Perbaikan jalan menuju pelabuhan, misalnya, disebut menjadi kebutuhan mendesak guna
memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan daerah.
Selain itu, permintaan dari pemerintah kabupaten juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Namun, Bakri menekankan bahwa tidak semua usulan bisa langsung diakomodasi tanpa proses evaluasi.
“Intinya, usulan harus jelas, terukur, dan siap secara administrasi. Kalau tidak diverifikasi dengan baik, akan sulit diperjuangkan di tingkat pusat,” tegasnya.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, 2027 diprediksi menjadi tahun krusial bagi daerah dalam memperebutkan porsi anggaran pusat. DPR pun dituntut memainkan peran strategisnya agar kepentingan daerah tidak tertinggal dalam prioritas pembangunan nasional.
Social Header