JB, SENGETI – Masa reses dimanfaatkan maksimal oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, suara warga Kecamatan Kumpeh kembali mengemuka dengan nada kekecewaan. Ribuan usulan yang diajukan kepala desa disebut tak kunjung terealisasi, sementara kondisi infrastruktur di lapangan kian memprihatinkan.
Anggota DPRD Dapil II, Usman Halik Jubir, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, hanya tiga paket pekerjaan yang masuk ke wilayah Kumpeh Ilyas. Padahal, terdapat 17 desa yang mengusulkan hampir ribuan paket kegiatan dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
“Usulan dari kepala desa itu hampir ribuan paket, nilainya triliunan. Tapi yang terealisasi hanya tiga paket. Artinya, aspirasi masyarakat belum tersampaikan secara maksimal,” tegasnya.
Jalan Perbatasan Rusak Parah, Aktivitas Warga Terganggu
Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi tiga desa di ujung perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Jalan penghubung antarwilayah disebut dalam kondisi rusak berat, berlumpur saat hujan, dan membahayakan pengguna jalan.
Warga yang membawa hasil kebun seperti sawit dan sayuran menjadi pihak paling terdampak. Kendaraan sering tergelincir dan terbalik akibat jalan berlubang dan berlumpur.
“Kalau hanya naik motor mungkin masih bisa lewat. Tapi kalau bawa hasil panen, sering terguling. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani ruas jalan tersebut agar aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh.Deretan Aspirasi Warga Desa
Dalam reses tersebut, sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan tuntutan konkret:
Desa Kasang Lopak Alai
Haji Junaidi dari Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya:
Pengaspalan jalan sepanjang 3 km di RT 9, RT 10, dan RT 13 sebagai penghubung antarwilayah.
Pemasangan 10 tiang lampu jalan di RT 13.
Pembangunan jalan aspal 900 meter dari RT 5 ke RT 9.
Percepatan rabat beton 150 meter di RT 12.
Pembangunan mushola serta ruang kelas lengkap dengan meja dan kursi.
Selain itu, ia meminta agar usulan yang telah diajukan sejak masa kepemimpinan sebelumnya dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Desa Lopak Alai dan Sekitarnya
Warga juga mengusulkan:
Pengerasan jalan dusun sepanjang 1,5 km yang rusak parah dan berlumpur saat hujan.
Rehabilitasi jalan di RT 5 yang berlubang dan membahayakan pengguna.
Pemerataan bantuan KIS serta penambahan kuota bagi warga yang belum terdaftar.
Penyaluran bantuan PKH dan BLT agar tepat sasaran karena masih banyak warga kurang mampu yang belum menerima.
Masyarakat Minta Pemerintah Lebih Responsif
Reses ini menjadi cermin masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program pembangunan di tingkat desa. Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya mencatat usulan, tetapi benar-benar mengawal hingga tahap pelaksanaan.
Jika tidak segera ditangani, kondisi infrastruktur yang buruk dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa serta memperparah ketimpangan antarwilayah.
“Yang kami minta bukan janji, tapi realisasi,” tegas salah satu tokoh masyarakat di akhir pertemuan.
Social Header