JB, SENGETI - Kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri HM, ke Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (25/2/2026), bukan sekadar agenda seremonial Ramadan 1447 Hijriah.
Pertemuan itu menjadi panggung penegasan: percepatan infrastruktur di daerah tak boleh lagi tersendat oleh tarik-ulur kebijakan dan anggaran pusat.
Di hadapan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, jajaran Forkopimda, serta para kepala balai Kementerian di Provinsi Jambi, isu konektivitas dan pemerataan pembangunan menjadi sorotan utama.
Bupati yang akrab disapa BBS itu menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi kemajuan daerah.
“Infrastruktur adalah fondasi kemajuan daerah. Tanpa konektivitas yang baik, potensi sebesar apa pun tidak akan optimal,” tegasnya.
Sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Jambi, Muaro Jambi menyimpan potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata sejarah. Kawasan Candi Muaro Jambi bahkan telah lama dikenal sebagai ikon peradaban Melayu kuno di Sumatra dan magnet wisata budaya.
Namun potensi itu belum sepenuhnya terakselerasi. Akses jalan yang belum merata, kebutuhan penguatan jembatan, optimalisasi irigasi, hingga integrasi transportasi kawasan strategis masih menjadi pekerjaan rumah.
BBS menekankan, tanpa dukungan infrastruktur dasar yang terintegrasi, daya saing daerah akan sulit terdongkrak secara maksimal.
Kunjungan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan desa ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengawal aspirasi daerah masuk dalam prioritas program dan penganggaran nasional.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap sinergi pusat–daerah tidak berhenti pada komitmen lisan, melainkan berlanjut pada realisasi konkret di lapangan.
Di tengah efisiensi dan penajaman belanja negara, Muaro Jambi menaruh harapan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan menyentuh daerah yang memiliki potensi strategis namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.
Kolaborasi yang kuat kini diuji: apakah komitmen percepatan pembangunan akan benar-benar diwujudkan, atau kembali terjebak dalam siklus perencanaan tanpa eksekusi.
Social Header