JB,SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Tumpukan sampah rumah tangga menggunung di kawasan perkantoran pemerintah daerah tersebut—ironisnya hanya berjarak beberapa meter dari simpang rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi (DLH), instansi yang bertanggung jawab langsung atas kebersihan dan pengelolaan sampah.
Pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi yang jauh dari kata layak. Plastik, sisa makanan, kardus, hingga limbah rumah tangga berserakan di tepi jalan. Sejumlah kantong sampah tampak robek, isinya meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan yang melintas.
Lalat beterbangan mengerubungi tumpukan tersebut. Air lindi mengalir tipis di atas aspal, meninggalkan noda hitam dan aroma menyengat yang tercium beberapa meter sebelum titik lokasi. Bau busuk memaksa pengendara menutup hidung atau mempercepat laju kendaraan.
“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujar Amrizal, pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan itu.
"Wajah Pemerintahan yang Tercoreng"
Kondisi ini memantik pertanyaan publik. Bagaimana mungkin sampah menggunung di pusat aktivitas pemerintahan daerah, tepat di depan instansi yang memiliki kewenangan dan anggaran untuk menangani persoalan tersebut?
Kawasan perkantoran semestinya menjadi etalase kedisiplinan tata kelola dan pelayanan publik. Namun pemandangan yang tersaji justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan kebersihan.
Belum diketahui sejak kapan tumpukan sampah tersebut dibiarkan menumpuk. Tidak terlihat papan peringatan, garis pembatas, ataupun tindakan cepat untuk mengangkut sampah yang semakin hari kian bertambah.
" Kadis Arahkan ke Kabid, Kabid Tak Merespons "
Saat dikonfirmasi Senin (2/03/2026), Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi, Medison Purba, tidak memberikan penjelasan detail. Ia justru mengarahkan awak media untuk menghubungi kepala bidang terkait.
“Coba konfirmasikan dengan kepala bidangnya,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon.
Namun hingga berita ini ditayangkan, kepala bidang yang dimaksud belum memberikan tanggapan. Sikap saling lempar tanggung jawab ini semakin mempertegas kesan bahwa persoalan sampah di pusat pemerintahan belum menjadi prioritas serius.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa persoalan yang terlihat jelas di depan mata seolah tidak segera ditangani?
Apakah ini sekadar kelalaian, lemahnya koordinasi internal, atau ada persoalan lain dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Muaro Jambi?
Warga berharap ada langkah cepat dan transparan dari pihak terkait untuk membersihkan lokasi serta menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Sebab, jika sampah saja tak mampu ditangani di depan kantor sendiri, bagaimana publik bisa berharap pengelolaan lingkungan berjalan baik di wilayah yang lebih luas?
Sorotan kini tertuju pada komitmen dan integritas pengelolaan kebersihan di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memberi imbauan, tetapi menunjukkan tindakan nyata.
Social Header