JB, SENGETI - Tumpukan sampah menggunung di jalan lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ironisnya, lokasi tersebut hanya berjarak beberapa puluh meter dari simpang rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi (DLH).
Sampah rumah tangga bercampur plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya berserakan hingga ke badan jalan. Kantong-kantong plastik robek, isinya meluber, sementara lalat beterbangan dan mengerubungi tumpukan tersebut. Bau busuk menyengat tercium bahkan sebelum pengendara mencapai titik lokasi.
Sejumlah pengendara terpaksa menutup hidung atau mempercepat laju kendaraan saat melintas.
“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujar Amrizal, pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan itu.
Ia menyayangkan kondisi tersebut terjadi tepat di pusat aktivitas birokrasi daerah.
“Ini area kantor pemerintah. Harusnya lebih tertata dan bersih. Malu kalau tamu dari luar daerah lewat sini,” katanya.
Ironi di Depan Kantor Pengelola Sampah
Kondisi ini dinilai kontras dengan fungsi DLH sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. Di saat masyarakat diminta disiplin menjaga lingkungan, justru kawasan sekitar kantor pemerintah terlihat kumuh dan tak terurus.
Publik pun mempertanyakan pengawasan dan respons cepat dari instansi terkait, mengingat lokasi tumpukan sampah berada di kawasan strategis dan menjadi wajah pemerintahan daerah
Terkendala Sistem Bank dan BBM
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Muaro Jambi, Muhammad Rifa’i, menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan gangguan sistem pada Bank Jambi serta penerapan pembayaran non-tunai yang baru.
Menurutnya, pembayaran BBM ke SPBU mengalami keterlambatan sehingga truk pengangkut sampah tidak bisa melakukan pengisian bahan bakar.
“Pembayaran BBM ke SPBU terlambat sehingga pengisian BBM ke truk tidak bisa dilakukan. Proses pengambilan sampah terganggu. Insya Allah pengambilan sampah akan dilakukan pada hari Selasa atau Rabu,” jelasnya.
Alasan tersebut memunculkan pertanyaan baru: mengapa persoalan administrasi dan sistem pembayaran bisa berdampak langsung pada pelayanan dasar kebersihan publik?
Di tengah upaya pemerintah daerah membangun citra tata kelola yang modern dan profesional, tumpukan sampah di depan mata justru menjadi simbol persoalan klasik—koordinasi dan manajemen yang belum sepenuhnya beres
Social Header