JB,SENGETI - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Senin (30/3/26) kemarin, berlangsung dalam suasana formal namun sarat muatan politik.
Agenda utamanya,penyampaian resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025. Dokumen yang kerap menjadi barometer kinerja sekaligus bahan uji publik terhadap jalannya Pemerintahan Daerah.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I Wiranto dan Wakil Ketua II Jurjani. Di kursi eksekutif, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno hadir bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.
Wakil Ketua II DPRD Muaro Jambi, Jurjani mengatakan, bahwa forum paripurna bukan sekadar seremoni tahunan. Melainkan, ini merupakan forum konstitusional untuk menguji kinerja Kepala Daerah secara terbuka dan bertanggung jawab.
“LKPJ ini bukan formalitas administratif. Ini adalah instrumen kontrol politik DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami akan mencermati secara kritis, terukur, dan terbuka,” kata Jurjani.
Jurjani menyampaikan, bahwa DPRD akan membaca LKPJ bukan sebagai laporan administratif, melainkan sebagai potret nyata capaian dan kegagalan pemerintah daerah.
Menurut dia, ukuran keberhasilan bukan pada tersusunnya laporan, tetapi pada dampaknya bagi masyarakat.
“Kami akan mencermati secara detail, dari perencanaan, realisasi anggaran, hingga hasilnya di lapangan. DPRD tidak akan ragu memberikan catatan tegas jika ditemukan ketidaksesuaian,” sampainya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan ragu memberikan catatan keras apabila ditemukan ketidaksesuaian antara program, realisasi, dan dampaknya di masyarakat.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi. Jika tidak, DPRD akan menyampaikan rekomendasi tegas sebagai bahan perbaikan,” tutupnya.
Social Header