Breaking News

DPRD Muaro Jambi “Semprot” Kinerja Pemda: Sekolah Minim MCK, Puskesmas Kekurangan Tenaga, Air Bersih Amburadul


JB,id,SENGETI — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait Rekomendasi LKPJ Tahun 2025, Kamis (30/4), berubah menjadi forum kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah. Alih-alih sekadar agenda tahunan, sidang ini justru menelanjangi berbagai persoalan mendasar di sektor pelayanan publik.


Dipimpin Ketua DPRD Aidi Hatta dan dihadiri langsung Bupati Bambang Bayu Suseno serta Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, rapat tersebut diwarnai sorotan tajam dari sejumlah fraksi, terutama Fraksi PAN.


Melalui juru bicaranya, Robinson Sirait, DPRD mengungkap kondisi pendidikan yang dinilai masih jauh dari layak. Ia menyoroti banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas dasar seperti MCK, serta adanya bangunan yang sudah berdiri namun tidak dimanfaatkan secara optimal.


“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi lemahnya perencanaan dan pengawasan. Program yang ada tidak tepat sasaran,” tegas Robinson di hadapan forum.


DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi serius dengan pemerintah pusat agar program rehabilitasi sekolah benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.


Kritik tak berhenti di sektor pendidikan. DPRD juga menyoroti buruknya layanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok.


Minimnya tenaga medis di Puskesmas disebut sebagai masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi konkret.
Di sisi lain, layanan air bersih melalui PDAM Muaro Jambi turut menjadi sorotan. DPRD menilai distribusi air masih belum optimal, diperparah dengan persoalan kebocoran dan tata kelola infrastruktur yang dinilai amburadul.



Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menyatakan pihaknya menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Ia berjanji akan menjadikannya dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.


Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi dari DPRD kepada pihak eksekutif. Namun pesan yang tersisa jelas: legislatif menuntut perubahan nyata, bukan sekadar laporan administratif.



Kini, sorotan publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah daerah. Apakah kritik keras ini akan berbuah perbaikan konkret, atau kembali berakhir sebagai rutinitas tahunan tanpa dampak berarti.

© Copyright 2022 - Jambibaba.id