JB, ID, SENGETI — Wakil Ketua Komisi II DPRD Muaro Jambi, Ade Erma Suryani, mengakui bahwa sistem pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dinilai jauh lebih maju dan terstruktur dibandingkan dengan yang diterapkan di daerahnya. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah tersebut.
Menurut Ade, salah satu keunggulan Kota Padang terletak pada keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan usaha secara menyeluruh, termasuk akses pasar yang lebih luas hingga peluang ekspor dan impor.
“Pembinaan dan sistem yang dibangun di Kota Padang sudah sangat baik, terutama dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor UMKM,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan adanya kesenjangan antara pengelolaan UMKM di daerah maju seperti Padang dengan kondisi di Muaro Jambi yang masih menghadapi berbagai tantangan klasik, mulai dari pembinaan yang belum berkelanjutan hingga keterbatasan akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
Studi Banding yang Kerap Dipertanyakan
Namun di balik apresiasi terhadap daerah lain, kegiatan studi banding semacam ini kembali memunculkan pertanyaan lama yang belum terjawab: sejauh mana hasil kunjungan benar-benar diterapkan di daerah asal?
Dalam banyak kasus, studi banding kerap hanya berakhir sebagai agenda seremonial. Berbagai praktik baik yang ditemui di daerah tujuan tidak selalu berhasil diadopsi secara konsisten ketika kembali ke daerah sendiri. Akibatnya, dampak nyata terhadap pelaku UMKM di tingkat lokal sering kali tidak terlihat signifikan.
Kondisi serupa juga masih dirasakan di Muaro Jambi. Sejumlah pelaku UMKM disebut masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar, seperti pelatihan yang tidak rutin, minimnya pendampingan setelah pelatihan selesai, serta keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas.
Tantangan UMKM di Daerah
Pelaku usaha kecil di daerah sejatinya membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan formal. Mereka membutuhkan ekosistem yang mendukung secara berkelanjutan, mulai dari akses permodalan, pendampingan bisnis, hingga strategi pemasaran digital yang adaptif dengan perkembangan zaman.
Tanpa dukungan yang berkesinambungan, banyak program pembinaan UMKM yang akhirnya tidak memberikan dampak jangka panjang. Hal inilah yang menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi pengembangan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah, termasuk Muaro Jambi.
Di sisi lain, daerah seperti Kota Padang dianggap berhasil membangun sistem yang lebih terintegrasi. Dukungan pemerintah daerah yang aktif dalam mendorong promosi produk lokal serta membuka akses pasar yang lebih luas menjadi salah satu faktor yang membuat UMKM di sana lebih berkembang.
Harapan DPRD Muaro Jambi
Menanggapi kondisi tersebut, Ade Erma Suryani menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Muaro Jambi berkomitmen untuk mendorong peningkatan pembinaan UMKM di daerahnya. Ia berharap pengalaman dari studi banding ini tidak berhenti pada catatan perjalanan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih konkret.
“Kami siap mendukung pelatihan bagi pelaku UMKM agar produk lokal bisa berkembang dan memiliki daya saing lebih luas,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD ingin adanya penguatan program pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat iinsidental
PR Besar: Dari Studi Banding ke Implementasi
Meski demikian, tantangan terbesar tetap ada pada tahap implementasi. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan sebuah studi banding bukan diukur dari seberapa jauh daerah melakukan kunjungan, melainkan seberapa besar hasil kunjungan tersebut mampu diubah menjadi kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tanpa tindak lanjut yang jelas, studi banding hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan signifikan di lapangan.
Bagi pelaku UMKM di Muaro Jambi, harapan mereka cukup sederhana: adanya pendampingan yang konsisten, pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta peluang untuk berkembang tanpa harus tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih maju.
Dengan berbagai tantangan tersebut, sorotan terhadap efektivitas program pembinaan UMKM kini menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak hanya bagi legislatif, tetapi juga eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Social Header