JB, id, SENGETI - Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, tak sekadar hadir dalam retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026—ia membawa pulang pesan tegas: pimpinan daerah tidak boleh lagi bekerja setengah hati.
Kegiatan yang digelar di Akademi Militer, Magelang, pada 15–19 April 2026 itu diikuti 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), retret ini dirancang bukan sebagai seremoni, melainkan “ruang tempa” bagi para pimpinan legislatif daerah.
Sorotan utama datang dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kekuatan nasional bertumpu pada kualitas kepemimpinan di daerah—bukan semata kebijakan pusat.
“Negara ini kuat jika daerahnya dipimpin oleh figur yang berintegritas dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Pernyataan itu menjadi garis keras yang menuntut perubahan cara kerja DPRD. Bagi Aidi Hatta, retret ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan momentum menyamakan arah dan memperbaiki pola kerja yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
“Ini bukan kegiatan formal biasa. Ada proses penyelarasan pusat dan daerah agar kebijakan lebih adaptif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan rutin. DPRD dituntut lebih solid, cepat merespons persoalan publik, dan berani mengambil peran strategis.
Selama lima hari, peserta dibekali materi dari berbagai pejabat kunci negara—mulai dari relasi legislatif-eksekutif, strategi ketahanan pangan, hingga arah pembangunan nasional. Isu geopolitik, penguatan ideologi, serta integritas pelayanan publik juga menjadi fokus utama.
Namun, Aidi menekankan bahwa persoalan terbesar bukan pada pemahaman, melainkan eksekusi.
“Yang terpenting bukan hanya tahu, tapi bagaimana kita terjemahkan ke kebijakan konkret di daerah agar benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Retret ini sekaligus menjadi pengingat bahwa DPRD bukan sekadar lembaga formal, melainkan aktor kunci dalam memastikan program nasional—termasuk Asta Cita—tidak berhenti di atas kertas.
Dengan kata lain, setelah kembali dari Magelang, publik akan menunggu: apakah para pimpinan DPRD benar-benar berubah, atau retret ini hanya menjadi catatan kegiatan tanpa dampak nyata.
Social Header