JB, ID, SENGETI - Persoalan sampah di Kabupaten Muaro Jambi kian mengkhawatirkan. Keterbatasan armada pengangkut membuat tumpukan sampah tak kunjung terurai, bahkan memicu munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di berbagai titik.
Fakta ini terungkap dalam kunjungan kerja reses Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha, ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muaro Jambi, Rabu (29/4). Dalam pertemuan tersebut, DLH secara terbuka memaparkan kondisi riil pengelolaan sampah yang dinilai jauh dari ideal.
Kepala DLH Muaro Jambi, Medison, menyebut pihaknya hanya memiliki 11 unit armada pengangkut, sementara kebutuhan minimal mencapai 33 unit untuk melayani seluruh wilayah.
“Akibatnya, pengangkutan sampah belum merata. Penumpukan masih sering terjadi, terutama di wilayah padat seperti Jaluko,” ujarnya.
Lonjakan volume sampah yang tidak diimbangi sarana prasarana memperparah kondisi. Keterbatasan ini mendorong sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan, hingga memunculkan TPS ilegal yang sulit dikendalikan.
Sebagai upaya penanganan, DLH tengah menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan fokus wilayah Jambi Luar Kota (Jaluko). Namun, Medison menegaskan pembangunan fasilitas saja tidak cukup tanpa penambahan armada.
“TPST bisa jadi solusi jangka menengah, tapi armada tetap kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Di sisi lain, pengelola TPS 3R dan bank sampah juga mengeluhkan minimnya dukungan fasilitas. Mereka berharap ada intervensi pemerintah pusat untuk memperkuat sistem pengelolaan berbasis masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Fasha menawarkan solusi yang lebih luas: pembentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang melibatkan Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Batang Hari.
Menurutnya, skema ini memungkinkan terpenuhinya syarat volume sampah harian agar pengelolaan lebih efektif.
“Kalau digabung, ini bisa jadi TPA regional. Ini solusi yang pernah saya dorong sebelumnya,” ujarnya.
Fasha juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat, mengingat keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Jambi saat dirinya menjabat sebagai wali kota tak lepas dari partisipasi warga.
“Kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat. Kita dorong dengan edukasi dan penghargaan bagi lingkungan yang bersih,” katanya.
Ia berjanji akan membawa seluruh aspirasi yang diterima ke tingkat kementerian untuk diperjuangkan. Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tanpa langkah cepat dan konkret, persoalan sampah di Muaro Jambi berpotensi semakin membesar.
Kini, publik menanti: apakah solusi yang ditawarkan akan benar-benar terealisasi, atau kembali menjadi wacana tanpa ujung.
Social Header