JB, id, NTB - DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memperdalam pemahaman terkait tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong Kantor BKAD NTB itu disambut langsung oleh Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki bersama jajaran. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang kini dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan digitalisasi pemerintahan.
Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, menegaskan bahwa kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah.
“Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujar Ridho.
Politisi Golkar tiga periode itu menyebut, tata kelola anggaran daerah harus terus diperkuat agar mampu menjawab tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya soal pencairan anggaran, tetapi juga menyangkut akurasi administrasi, kepatuhan aturan, serta pengawasan yang ketat.
Dalam pemaparannya, BKAD NTB menjelaskan mekanisme pengeluaran kas daerah dalam sistem akuntansi pemerintahan, mulai dari prosedur administrasi, penerbitan SPD, SPM, hingga SP2D. Seluruh tahapan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menekankan bahwa setiap proses pengeluaran kas harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai regulasi yang berlaku. Validitas dokumen, kata dia, menjadi kunci utama dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
“Pengeluaran kas daerah tidak hanya berorientasi pada pencairan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, serta validitas dokumen,” jelas Baihaki.
Forum konsultasi tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Rombongan DPRD Muaro Jambi menggali berbagai strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penguatan sistem pengawasan internal untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Social Header