JB, id, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dipastikan tidak mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026. Keputusan ini menjadi sinyal keras bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat.
Alih-alih membuka peluang rekrutmen aparatur baru, pemerintah daerah justru memilih menahan penambahan ASN karena beban belanja pegawai sudah mencapai sekitar 40 persen dari total APBD. Angka itu jauh melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni maksimal 30 persen.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muaro Jambi, Billy Adhitya, mengakui pihaknya memang telah menerima surat dari Kementerian PAN-RB terkait usulan kebutuhan ASN tahun 2026. Namun hasil evaluasi bersama tim anggaran membuat Pemkab memilih tidak mengajukan formasi.
“Untuk tahun ini kita memutuskan tidak mengajukan formasi CPNS,” ujarnya.
Keputusan tersebut memperlihatkan ruang fiskal daerah semakin sempit.
APBD yang semestinya menjadi motor pembangunan kini tersedot besar untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai.
Situasi ini juga menegaskan bahwa struktur anggaran daerah belum ideal.
Ketika hampir separuh APBD habis untuk belanja pegawai, ruang untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat otomatis ikut tertekan.
Tak hanya itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi disebut tidak merekomendasikan penambahan ASN baru karena dikhawatirkan semakin membebani keuangan daerah.
Ironisnya, di tengah kebutuhan tenaga pelayanan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, Pemkab justru harus menutup keran penerimaan CPNS.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola anggaran dan distribusi aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Pemkab sendiri memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan memaksimalkan pegawai yang ada.
Namun langkah itu berpotensi menambah beban kerja ASN di sejumlah OPD yang selama ini sudah kekurangan personel.
Kebijakan tidak membuka formasi CPNS memang bisa dipahami dari sisi penyelamatan fiskal.
Tetapi di sisi lain, keputusan ini menjadi potret nyata bahwa kemampuan keuangan daerah Muaro Jambi sedang berada dalam tekanan serius.
Social Header