JB, id, SENGETI – Ketua DPC PPP Kabupaten Muaro Jambi sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan, S.H., memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sepanjang 2025. Realisasi APBD yang mencapai 99 persen dan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya dinilai sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
"Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Realisasi APBD 99 persen dan WTP 10 kali berturut-turut menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Indra, Rabu.
Namun, politisi yang akrab disapa Datuk Paul itu mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya penghargaan dari auditor, tetapi sejauh mana anggaran benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
"WTP itu piagam kehormatan dari auditor. Tapi rakyat tidak makan piagam. Yang mereka rasakan adalah jalan desa yang bagus, Puskesmas dengan obat yang lengkap, dan bantuan UMKM yang cair tepat waktu," tegasnya.
Karena itu, Datuk Paul meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera mempercepat pelaksanaan APBD 2026 sejak awal tahun. Ia menilai lambannya birokrasi dan keterlambatan pelaksanaan program menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
"Saya minta Pemda tancap gas dari sekarang. Pangkas birokrasi yang berbelit, percepat proses lelang, percepat pencairan anggaran. Jangan sampai masyarakat baru menikmati program pemerintah ketika tahun anggaran hampir berakhir," ujarnya.
Tak hanya itu, Indra juga mendorong Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, APBD Perubahan 2026 harus menjadi momentum melakukan koreksi terhadap OPD yang belum mampu bekerja maksimal.
"Yang lamban harus ditegur, yang berkinerja baik harus diberikan ruang untuk bergerak lebih cepat. APBD Perubahan jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi instrumen perbaikan," katanya.
Datuk Paul menegaskan setiap rupiah dalam APBD merupakan amanah masyarakat yang wajib segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
"Uang rakyat itu amanah. Kalau hanya tidur di rekening, sama saja mengkhianati warga yang membutuhkan pelayanan dan pembangunan hari ini," ujarnya.
Menghadapi penyusunan APBD 2027, Ketua DPC PPP itu juga meminta sinergi antara legislatif dan eksekutif diperkuat sejak tahap awal pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mempercepat lahirnya kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia memastikan Fraksi PPP akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis apabila proses penganggaran berjalan lambat atau tidak sesuai kepentingan publik.
"Kalau koordinasi penyusunan APBD 2027 masih lelet, kami siap menjadi corong paling kritis di DPRD. Yang kami perjuangkan satu, anggaran harus kembali kepada kepentingan rakyat," tandasnya.
Bagi Indra, realisasi APBD 99 persen dan raihan WTP ke-10 hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Prestasi di laporan keuangan harus dibarengi prestasi di lapangan. Muaro Jambi membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga cepat bekerja dan nyata hasilnya," pungkasnya.
Social Header