JB, ID, SENGETI – Realisasi serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi. Pasalnya, hingga saat ini serapan anggaran di dinas tersebut baru mencapai sekitar 30 persen.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi III, Usman Khalik, mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi anggaran tersebut menjadi perhatian serius pihak legislatif mengingat Dinas PUPR merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Menurut Usman Khalik, pihaknya baru saja menggelar pembahasan terkait realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa serapan anggaran yang telah terealisasi hingga memasuki pertengahan tahun masih berada di angka 30 persen.
"Kami baru membahas realisasi serapan anggaran Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini, serapan anggarannya baru mencapai 30 persen," ujar Usman Khalik, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dapat dicapai pada Triwulan II. Karena itu, pihaknya meminta Dinas PUPR segera mengambil langkah-langkah percepatan, terutama dalam proses pelelangan berbagai kegiatan dan proyek pembangunan yang telah direncanakan.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan lelang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun anggaran.
"Proses pelelangan harus segera dipercepat agar pekerjaan dapat segera berjalan. Jangan sampai waktu pelaksanaan semakin sempit dan akhirnya mengganggu target pembangunan yang telah direncanakan," katanya.
Usman menjelaskan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting mengingat Dinas PUPR merupakan instansi yang menangani berbagai program pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan jalan, pembangunan jembatan, drainase, hingga fasilitas publik lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain berdampak pada pembangunan daerah, tingginya serapan anggaran juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, DPRD berharap seluruh program yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan sesuai jadwal.
"Kami berharap Dinas PUPR dapat bergerak cepat melakukan pelelangan pekerjaan yang ada di lingkupnya. Dengan begitu, pada Triwulan III nanti serapan anggaran dapat meningkat hingga mencapai 70 persen," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi III akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan masih tersisanya waktu pada semester kedua tahun anggaran 2026, DPRD optimistis target serapan anggaran dapat tercapai apabila seluruh tahapan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan tepat waktu. Dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan juga dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Masyarakat pun berharap berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan dapat segera terealisasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi
Social Header