JB, ID, JAMBI — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sebanyak enam provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan, termasuk Jambi yang kini menghadapi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan RI di Daops Manggala Agni Jambi, Jalan Lingkar Barat I No. 338, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Selasa (25/8/2026).
Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., hadir bersama jajaran pejabat terkait untuk memastikan langkah pencegahan dan penindakan Karhutla berjalan lebih cepat dan terukur.
Rakor tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Budi Irawan, S.I.P., M.Si., Danrem 042 Gapu Jambi Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M., Kajati Jambi Sugeng Hariadi, S.H., M.H., Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H., Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., serta unsur terkait lainnya.
Menteri Kehutanan menekankan bahwa penanganan Karhutla di Jambi tidak boleh terlambat. Ancaman menjadi semakin serius karena sebagian wilayah merupakan lahan gambut yang memungkinkan api merambat di bawah permukaan dan sulit dideteksi maupun dipadamkan.
Strategi penanganan pun diperkuat melalui pemadaman darat, dukungan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga patroli dan pemadaman dini. Pemerintah pusat juga memastikan dukungan tambahan personel, helikopter, peralatan pemadaman serta masker apabila kondisi di lapangan membutuhkan.
Namun, persoalan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Penegakan hukum terhadap pelaku juga menjadi sorotan.
Ditreskrimsus Polda Jambi mengungkap telah menangani tujuh laporan polisi dengan total delapan tersangka dalam perkara Karhutla. Proses hukum masih berjalan dan dikoordinasikan dengan Kejaksaan.
Di Kabupaten Muaro Jambi, ancaman Karhutla juga bukan persoalan kecil. Bupati Muaro Jambi menyebut terdapat delapan kecamatan yang masuk wilayah rawan Karhutla.
Setiap informasi mengenai titik api akan segera ditindaklanjuti dengan mengerahkan seluruh unsur terkait. Langkah cepat ini menjadi penting mengingat keterlambatan penanganan di lahan gambut dapat membuat kebakaran berkembang menjadi bencana yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah mendistribusikan sekitar 35.000 masker kepada masyarakat serta menyiagakan Puskesmas untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap Karhutla.
Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah menegaskan kepolisian tidak akan bekerja sendiri. Polres Muaro Jambi akan memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat untuk mencegah sekaligus menindak Karhutla.
“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Kecepatan informasi, respons di lapangan dan sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas,” tegas Bayu.
Rakor tersebut menjadi penegasan bahwa Karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, tetapi ancaman terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan keamanan wilayah. Dengan delapan kecamatan di Muaro Jambi yang masuk kategori rawan, kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi kunci.
Di sisi lain, keberadaan delapan tersangka dalam perkara Karhutla menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pelaku pembakaran harus diproses secara hukum agar Karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Seluruh stakeholder pun sepakat meningkatkan patroli, mempercepat deteksi titik api, memperkuat koordinasi dan mengedepankan pencegahan. Api harus dipadamkan sebelum membesar—dan jika ada unsur kesengajaan, hukum harus menjadi ujung penanganannya.
Social Header