SENGETI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar pada tahun anggaran 2027 mendapat perhatian dari DPRD. Anggota DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan, meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut sebelum melakukan kajian yang komprehensif.
Menurut Indra, pinjaman daerah memang dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di sisi lain, kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan beban fiskal apabila tidak direncanakan secara matang.
"Yang terpenting itu apakah pinjaman tersebut benar-benar bisa menyelesaikan persoalan pembangunan atau justru menambah masalah baru bagi keuangan daerah," kata Indra.
Ketua DPC PPP Muaro Jambi itu menegaskan, pemerintah harus mengedepankan kajian yang objektif terhadap manfaat, efektivitas, serta kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Menurutnya, setiap rupiah yang dipinjam harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kalau saran dari saya, Pemerintah Muaro Jambi harus mengkaji ulang efektivitas maupun manfaat dari pinjaman tersebut," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pinjaman tidak menjadi jalan pintas dalam menutup keterbatasan anggaran. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, pinjaman berisiko menjadi beban bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Di sisi lain, Pemkab Muaro Jambi menilai pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, Farhan, menjelaskan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 berada di kisaran Rp1,3 triliun.
Namun, sebagian besar anggaran tersebut telah terserap untuk belanja wajib dan belanja mengikat, seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara serta operasional pemerintahan. Kondisi itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
"APBD kita berkisar di Rp1,3 triliun. Itu pun kalau kita hitung hanya cukup untuk belanja wajib mengikat. Sementara masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Karena itu, salah satu alternatif yang disiapkan adalah pinjaman daerah," ujar Farhan.
Rencana pinjaman Rp200 miliar tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan penting antara eksekutif dan legislatif. Sejumlah pihak berharap keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Social Header