SENGETI - Musim kemarau berkepanjangan mulai berubah menjadi persoalan serius bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Ketika sumber air warga mulai mengering, sebagian masyarakat justru harus menghadapi persoalan lain:
air PDAM disebut tidak mengalir hingga dua bulan.
Kondisi ini membuat warga terpaksa mencari pasokan air dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar pun berubah menjadi persoalan yang harus diperjuangkan masyarakat.
Situasi tersebut mendapat sorotan dari Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Ia menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi kemarau panjang.
Menurut Aidi, pemerintah daerah memang telah berupaya menangani persoalan kekeringan. Namun, ia mengakui pelayanan dan fasilitas yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
"Memang tidak semua masyarakat mengalami kekeringan. Pemerintah sudah berusaha maksimal, tetapi pelayanan dan fasilitas kita belum maksimal dan itu kita akui," ujarnya.
Bagi Aidi, pengakuan tersebut harus diikuti langkah nyata. Ketika masyarakat membutuhkan air bersih hari ini, pemerintah tidak bisa hanya menunggu kondisi membaik.
"Kalau hari ini masyarakat membutuhkan air bersih, ayo kita mencari solusi. Harus sama-sama bergotong royong dengan instansi terkait," katanya.
Ia mendorong keterlibatan berbagai instansi untuk mempercepat distribusi air bersih ke wilayah terdampak. BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar hingga perangkat daerah lainnya dinilai dapat berkolaborasi dengan memanfaatkan armada yang tersedia.
Persoalannya bukan lagi sekadar kemarau, tetapi seberapa siap pemerintah menghadapi kemarau.
Sebab, kekeringan bukan peristiwa yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Ketika musim kemarau berlangsung panjang, kebutuhan air bersih semestinya sudah masuk dalam skema antisipasi pemerintah.
Aidi meminta persoalan yang terjadi saat ini dijadikan evaluasi agar masyarakat tidak kembali menghadapi kondisi serupa tanpa kesiapan penanganan.
"Ini menjadi kejadian hari ini yang harus kita jadikan bahan untuk ke depan. Kita harus merancang dan mempersiapkan langkah antisipasi supaya ketika terjadi kondisi seperti ini lagi, kita sudah mengerti apa yang harus dilakukan," tegasnya.
Sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat, DPRD Muaro Jambi juga berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara langsung persoalan distribusi dan ketersediaan air bersih.
"Kita akan panggil pihak terkait. Paling tidak kita memberikan informasi bahwa kita sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat Muaro Jambi. Hari ini masyarakat sedang membutuhkan air, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang," ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan untuk membantu mencari solusi atas persoalan tersebut.
Kini, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji penanganan. Mereka membutuhkan air.
Di tengah sumber air yang terus menyusut dan distribusi yang belum menjangkau seluruh warga, kecepatan pemerintah dalam bertindak akan menjadi ukuran penting dalam menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang.
Social Header