SENGETI - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Fraksi PAN meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan dukungan dana transfer pusat dan mendesak agar potensi pendapatan asli daerah (PAD) digali secara lebih agresif, terukur, dan transparan.
Juru Bicara Fraksi PAN, Robinson Sirait, menyampaikan bahwa struktur APBD perubahan menunjukkan pendapatan daerah berada di kisaran Rp1,251 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp1,346 triliun, sehingga terdapat defisit yang harus ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Menurut Robinson, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, kata dia, tidak boleh menjadi pola yang terus dipertahankan.
“Pemerintah daerah harus lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Jangan hanya bergantung pada dana transfer pusat. Potensi daerah, termasuk sumber-sumber PAD dan dividen dari badan usaha milik daerah, harus dikelola secara maksimal,” tegas Robinson dalam penyampaian pandangan Fraksi PAN.
Belanja Rp1,3 Triliun Jangan Hanya Habis di Atas Kertas
Fraksi PAN juga menyoroti efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Dengan nilai belanja yang mencapai sekitar Rp1,346 triliun, pemerintah daerah diminta memastikan setiap rupiah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal beberapa bulan. Robinson mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat dan terukur agar pelaksanaan program tidak menumpuk di penghujung tahun.
Fraksi PAN mengingatkan, percepatan serapan anggaran tidak boleh diartikan sebagai menghabiskan anggaran secara terburu-buru. Yang jauh lebih penting adalah memastikan belanja tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata.
“Jangan sampai kegiatan menumpuk di akhir tahun. OPD harus bergerak cepat, tetapi tetap terukur dan bertanggung jawab. Belanja daerah harus benar-benar berbasis program yang pro-rakyat,” ujarnya.
Fraksi PAN meminta perubahan APBD tidak berhenti pada persoalan angka dan administrasi. Kebijakan anggaran harus terlihat dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian Fraksi PAN antara lain perbaikan jalan poros desa dan kecamatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurut Robinson, APBD harus mampu menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang rusak, pelayanan publik, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat harus mendapat perhatian serius dalam kebijakan belanja daerah.
Tidak hanya mengkritisi belanja, Fraksi PAN juga menawarkan langkah konkret untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satunya melalui penggalian potensi PAD secara lebih komprehensif.
Fraksi PAN mendorong DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk duduk bersama memetakan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum optimal.
Potensi tersebut, menurut Fraksi PAN, harus dipetakan berdasarkan data, memiliki target yang jelas, serta disertai mekanisme pengelolaan dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masih banyak potensi pendapatan daerah yang perlu digali lebih dalam. Yang dibutuhkan bukan sekadar target di atas kertas, tetapi data yang jelas, pengelolaan yang transparan, serta target yang terukur,” kata Robinson.
Fraksi PAN pada akhirnya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD Perubahan harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan pendapatan, mengendalikan belanja, sekaligus memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Muaro Jambi.
Fraksi PAN pun menyatakan pandangan dan rekomendasinya sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta tanggung jawab DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Social Header