SENGETI - Krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Muaro Jambi mulai menjadi perhatian serius DPRD.
Kondisi ini dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Muaro Jambi, Jurjani, mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera mengambil langkah konkret dengan menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik yang mengalami krisis.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pemerintah daerah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
“Perlu hadirnya pemerintah daerah untuk segera mengatasi ini. Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama ketika kondisi di lapangan sudah mengalami krisis,” katanya.
Menurutnya, langkah paling cepat yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan dropping air bersih secara langsung ke wilayah terdampak.
“Untuk sementara, pemerintah harus segera melakukan dropping air bersih ke titik-titik krisis. Ini langkah yang paling memungkinkan dilakukan segera, sambil kita mencari solusi jangka panjang,” sampainya.
Jurjani menilai penanganan krisis air bersih tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, DPRD Muaro Jambi akan segera menggelar hearing dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Beberapa instansi yang akan dipanggil di antaranya Perumdam Tirta Muaro Jambi, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta dinas terkait lainnya.
“DPRD akan segera hearing dan memanggil Perumdam Tirta Muaro Jambi, BPBD, DLH, PUPR dan dinas terkait lainnya. Kita ingin melihat persoalannya secara utuh, apa penyebabnya dan apa langkah yang harus segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, hearing tersebut bukan sekadar membahas persoalan, tetapi harus menghasilkan langkah nyata untuk membantu masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya rapat dan rapat, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan air. Kita ingin hearing ini menghasilkan solusi dan langkah konkret di lapangan,” tegasnya
Selain penanganan darurat, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran. Jurjani menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat didorong untuk digunakan dalam kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
“Untuk penganggarannya, kita akan mendorong Pemda menggunakan anggaran BTT. Kalau memang kondisinya sudah masuk kategori yang membutuhkan penanganan segera, jangan sampai persoalan anggaran justru menghambat bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Jurjani berharap pemerintah daerah tidak menunggu kondisi semakin parah untuk bergerak. Menurutnya, distribusi air bersih harus menjadi prioritas selama masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh sumber air.
“Yang paling penting sekarang masyarakat jangan sampai kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan dasar itu terpenuhi,” tandasnya.
Social Header