MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Muaro Jambi dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto. Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan kebijakan anggaran daerah, terutama dalam memastikan setiap penyesuaian APBD tetap berpijak pada kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wiranto didampingi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Jurjani, serta Sekretaris DPRD Muaro Jambi Edi Salam Mahir.
Sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan daerah turut hadir. Di antaranya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pejabat dan unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Saat membuka sidang, Wiranto menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme resmi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembahasan perubahan APBD.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026, secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Wiranto.
Pembukaan rapat tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan terhadap perubahan struktur dan kebijakan anggaran Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun anggaran berjalan.
Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah. Di dalamnya terdapat konsekuensi terhadap program pembangunan, pelayanan publik, belanja pemerintah, hingga kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 di DPRD Muaro Jambi menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kebijakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya masih relevan dengan kondisi daerah saat ini.
Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki posisi strategis. Fungsi anggaran tidak berhenti pada pembahasan besaran pendapatan maupun belanja, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang masuk dalam perubahan APBD memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, perubahan APBD dilakukan ketika pemerintah daerah telah menjalankan sebagian program dalam tahun anggaran berjalan. Artinya, evaluasi terhadap capaian program menjadi penting agar perubahan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan bahwa perubahan anggaran diarahkan pada program yang memiliki urgensi tinggi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan strategis daerah.
Jangan Sampai Perubahan APBD Hanya Mengubah Angka
Paripurna penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 juga menjadi ruang untuk menguji kembali konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Setiap pergeseran anggaran semestinya dapat dijelaskan secara terbuka: apa alasan perubahan, program mana yang menjadi prioritas, serta sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat.
Di sinilah proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting.
Publik tentu berharap perubahan APBD tidak menjadi sekadar rutinitas tahunan. Sebab, di balik setiap angka dalam APBD terdapat uang rakyat yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses tersebut secara kritis. Pemerintah daerah pun dituntut memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai arah perubahan kebijakan anggaran.
Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan Muaro Jambi sepanjang tahun berjalan.
Program yang telah berjalan perlu dilihat hasilnya. Program yang belum berjalan perlu diketahui kendalanya. Sementara program yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas harus dikaji kembali agar anggaran daerah tidak terserap pada kegiatan yang minim dampak.
Dengan demikian, perubahan APBD seharusnya menjadi instrumen untuk melakukan koreksi sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas.
Bukan sekadar berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari anggaran tersebut.
Rapat paripurna penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 ini selanjutnya menjadi pintu masuk bagi pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Pembahasan tersebut akan menentukan arah perubahan kebijakan fiskal daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.
Publik pun menunggu bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan anggarannya, serta bagaimana Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya terletak pada tersusunnya dokumen anggaran, melainkan pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan pembangunan, pelayanan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Muaro Jambi.
Social Header