JB, SENGETI – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan sejumlah kritik tegas terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan pemerintah daerah. NasDem mengingatkan agar pembentukan regulasi tidak berhenti sebatas dokumen formal, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Sulaiman, dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, menekankan pentingnya perencanaan yang matang, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan setiap peraturan daerah.
Menurut NasDem, setiap Ranperda harus memiliki arah kebijakan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta jaminan bahwa pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Enam Ranperda Jadi Sorotan
Salah satu perhatian Fraksi NasDem tertuju pada Ranperda terkait penyertaan modal daerah. NasDem menegaskan bahwa penambahan modal tidak boleh sekadar menjadi rutinitas penganggaran tanpa hasil yang jelas.
Pemerintah daerah didesak melakukan evaluasi kinerja manajemen secara berkala untuk memastikan penyertaan modal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.
NasDem juga menyoroti Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman. Fraksi ini mengingatkan bahwa kebijakan penataan permukiman harus terintegrasi dengan penyediaan fasilitas sanitasi, sistem drainase yang baik, serta kepastian hukum atas hak tempat tinggal masyarakat.
Penataan permukiman, menurut NasDem, tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan. Aspek kelayakan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Pada Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, NasDem menekankan pentingnya tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi didesak mempercepat inventarisasi, pengamanan, dan sertifikasi seluruh aset daerah guna mencegah potensi kebocoran serta mengoptimalkan pemanfaatannya.
Pengelolaan aset yang lemah berpotensi membuat kekayaan daerah tidak memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik. Karena itu, NasDem menilai pembenahan tata kelola aset harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
BUMD Jangan Jadi Beban APBD
Sorotan berikutnya diarahkan pada Ranperda terkait penataan dan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
Fraksi NasDem mendorong agar BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana bisnis yang rasional serta memastikan penyertaan modal dialokasikan pada sektor usaha produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Bagi NasDem, pengelolaan BUMD tidak cukup hanya mengandalkan suntikan modal dari pemerintah daerah. Harus ada target kinerja yang jelas, strategi bisnis yang terukur, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberadaan BUMD memberikan manfaat ekonomi.
Penyertaan modal daerah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, sehingga tidak menjadi beban keuangan daerah tanpa kontribusi yang sebanding.
Dalam Ranperda tentang penataan desa, Fraksi NasDem menegaskan bahwa perubahan struktur pemerintahan desa harus berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Setiap proses pembentukan, penggabungan, maupun perubahan status desa harus dilakukan secara objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
NasDem juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelibatan pemangku adat setempat. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan penataan desa tidak mengabaikan kondisi sosial, aspirasi warga, maupun nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat.
Penataan desa, tegas Fraksi NasDem, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar perubahan administratif.
"Ranperda Kebakaran Jangan Berhenti di Atas Kertas"
Kritik tegas juga disampaikan terhadap Ranperda tentang pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran.
NasDem menilai regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.
Namun, keberadaan peraturan saja tidak cukup. Pemerintah daerah harus menindaklanjutinya dengan alokasi anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta penguatan kapasitas petugas hingga wilayah yang rentan terhadap kebakaran.
Selain itu, penegakan sanksi yang tegas juga diperlukan agar aturan tidak kehilangan daya paksa.
Intinya, NasDem mengingatkan agar Ranperda tidak sekadar menjadi dokumen normatif yang disahkan, tetapi minim pelaksanaan. Regulasi harus diikuti kesiapan anggaran, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Selain memberikan catatan kritis terhadap enam Ranperda usulan pemerintah daerah, Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap empat Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Pertama, Ranperda tentang kesehatan masyarakat. NasDem mendukung regulasi tersebut sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Kedua, Ranperda tentang perlindungan anak dan perempuan. Fraksi NasDem menilai regulasi ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam melindungi anak dan perempuan dari ancaman kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
Ketiga, Ranperda tentang pemberantasan buta aksara Al-Qur'an. NasDem menyambut baik inisiatif tersebut sebagai upaya memperkuat pendidikan keagamaan, pembangunan moral, dan pembentukan karakter generasi muda yang religius.
Keempat, Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. NasDem mendukung penguatan perlindungan terhadap petani melalui kemudahan akses sarana produksi, bantuan permodalan, serta jaminan kepastian harga hasil pertanian.
Menurut Fraksi NasDem, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan perlindungan petani harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi, termasuk akses permodalan dan kepastian pasar.
Pandangan umum Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan didukung komitmen pelaksanaan yang serius.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan tidak hanya mengejar penyelesaian pembahasan regulasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pengelolaan aset, penyertaan modal, penataan desa, perlindungan permukiman, hingga penanggulangan kebakaran membutuhkan langkah konkret dan pengawasan berkelanjutan.
Sementara itu, regulasi mengenai kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, serta pemberdayaan petani diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Fraksi NasDem, kualitas sebuah Perda tidak semata-mata diukur dari keberhasilannya disahkan, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Muaro Jambi.
Social Header