SENGETI - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan peringatan keras terhadap rencana penyertaan modal daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda). PPP mengingatkan, jangan sampai uang rakyat yang disuntikkan ke perusahaan daerah justru berujung pada kegagalan bisnis dan menjadi celah korupsi baru.
Peringatan tajam itu disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Masito, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026).
Di hadapan forum rapat, Masito menegaskan bahwa penyertaan modal bukan sekadar persoalan menggelontorkan uang dari kas daerah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan perusahaan memiliki arah bisnis yang jelas, tata kelola profesional, serta kemampuan menghasilkan keuntungan bagi daerah.
PPP tak ingin PT Muaro Jambi Unggul hanya menjadi perusahaan yang terus menerima suntikan modal, tetapi gagal memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
"Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal," tegas Masito.
Pernyataan tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar tidak gegabah dalam mengelola penyertaan modal. Sebab, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang terukur.
Tak hanya mengkritik potensi kegagalan bisnis, PPP juga menyoroti peluang besar dari pengelolaan 1.335 sumur yang disebut memiliki potensi ekonomi bagi Kabupaten Muaro Jambi.
Masito menilai, apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, potensi tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar, bahkan berpeluang melampaui sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, potensi besar itu juga menyimpan risiko apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara benar.
"Kita ingin PT Muaro Jambi Unggul benar-benar unggul. Unggul dalam tata kelola, unggul dalam PAD, dan unggul dalam membela penambang kecil," ujar Masito.
Ia kemudian melontarkan peringatan yang menjadi sorotan dalam pandangan umum Fraksi PPP tersebut.
"Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi, melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru," tegasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa bagi PPP, besarnya potensi ekonomi tidak boleh membuat pemerintah daerah menutup mata terhadap risiko penyimpangan. Sebaliknya, semakin besar potensi dan modal yang dikelola, semakin ketat pula pengawasan yang harus dilakukan.
Kritik PPP menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMD: apakah penyertaan modal benar-benar dirancang untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, atau sekadar menjadi beban baru bagi keuangan daerah?
Tanpa perencanaan bisnis yang terukur, target pendapatan yang realistis, serta pengawasan yang kuat, penyertaan modal berisiko tidak memberikan hasil sesuai harapan.
Karena itu, PT Muaro Jambi Unggul dituntut membuktikan bahwa perusahaan tersebut dibangun bukan hanya untuk mengelola potensi sumber daya, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aspek keberpihakan kepada penambang kecil juga menjadi perhatian penting. Jangan sampai pengelolaan potensi sumur justru lebih menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut tidak memperoleh manfaat yang layak.
Bagi PPP, keberhasilan perusahaan daerah tidak cukup diukur dari besarnya modal yang diterima atau megahnya rencana bisnis yang disampaikan. Ukuran sesungguhnya adalah hasil yang bisa dirasakan masyarakat, kontribusi terhadap PAD, dan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola.
Sikap Fraksi PPP menjadi pengingat bahwa rencana penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul harus dikawal secara serius sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Kejelasan model bisnis, transparansi penggunaan modal, profesionalisme manajemen, dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan harus menjadi fondasi utama.
Dengan potensi 1.335 sumur yang disorot, PT Muaro Jambi Unggul memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak pendapatan daerah. Namun, peluang tersebut hanya akan terwujud jika dikelola secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pesan keras PPP jelas: jangan sampai potensi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru berubah menjadi sumber masalah baru bagi daerah.
Kini, tantangannya bukan sekadar berapa besar modal yang akan disertakan pemerintah, melainkan seberapa mampu PT Muaro Jambi Unggul membuktikan kinerja, menghasilkan PAD, melindungi kepentingan penambang kecil, dan menutup ruang terjadinya penyimpangan.
Sebab, BUMD yang benar-benar unggul bukanlah perusahaan yang paling banyak menerima suntikan modal, melainkan perusahaan yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.
Social Header