SENGETI - Puluhan aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai mekanisme tindak lanjut hasil reses perlu segera dibenahi agar suara masyarakat tidak berhenti sebatas usulan di atas kertas.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Muaro Jambi, Sulaini, saat menyampaikan pandangan terkait hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi.
Sulaini menegaskan, masyarakat sudah menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung melalui para wakil rakyat. Karena itu, aspirasi tersebut semestinya memiliki jalur yang jelas untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
“Usulan masyarakat hasil reses Partai PKB meminta agar segera dilakukan perubahan mekanisme, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan usulan itu bisa kita penuhi melalui Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Sulaini.
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada sulit atau tidaknya menentukan program prioritas. Justru kebutuhan masyarakat sudah terlihat jelas dari hasil reses yang dilakukan para anggota DPRD di lapangan.
“Kita tidak sulit menentukan program-program prioritas yang menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat Muaro Jambi,” tegasnya.
Namun, persoalannya adalah masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi, bahkan sebagian dinilai masih jalan di tempat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi PKB. Sebab, apabila aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses tidak memiliki kepastian tindak lanjut, maka fungsi reses sebagai sarana menyerap kebutuhan rakyat berpotensi kehilangan makna.
Fraksi PKB pun mendorong adanya perubahan mekanisme agar hasil reses tidak sekadar menjadi dokumen atau daftar panjang permintaan masyarakat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur dan memiliki kepastian realisasi.
Bagi PKB, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa aspirasi mereka telah dicatat. Mereka membutuhkan bukti bahwa usulan tersebut benar-benar masuk dalam perencanaan dan diwujudkan melalui pembangunan.
Karena itu, Pemkab Muaro Jambi didorong lebih serius mengevaluasi mekanisme tindak lanjut hasil reses DPRD. Jangan sampai aspirasi yang telah diperjuangkan dari masyarakat ke gedung parlemen kembali berhenti di meja birokrasi.
Puluhan usulan sudah disampaikan. Kini yang ditunggu masyarakat bukan lagi daftar aspirasi, melainkan realisasi.
Social Header