JB,SENGETI - paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, mengelar paripurna penyerahan LKPJ 2025 dari eksekutif ke legislatif.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I Wiranto dan Wakil Ketua II Jurjani, dihadiri langsung oleh Bupati Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.
Namun, sorotan utama bukan pada seremoni, melainkan pada nada kritis yang mulai mengemuka dari legislatif.
“LKPJ ini bukan formalitas administratif. Ini instrumen kontrol politik,”
tegas Jurjani, menggarisbawahi posisi DPRD sebagai pengawas, bukan sekadar pendengar laporan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD tidak akan menerima laporan secara normatif. Setiap klaim capaian akan ditelusuri hingga ke dampak riil di tengah masyarakat.
Jurjani bahkan menegaskan, DPRD akan membedah LKPJ secara menyeluruh—mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran. Ketidaksesuaian antara program dan hasil di lapangan berpotensi berujung pada catatan keras.
Dalam konteks ini, LKPJ tak lagi diposisikan sebagai dokumen administratif tahunan, melainkan sebagai “rapor politik” pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan pun ditegaskan: bukan pada kelengkapan laporan, melainkan pada sejauh mana kebijakan menyentuh kebutuhan publik.
Nada tegas juga muncul dalam komitmen DPRD untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. “Setiap rupiah harus berdampak,” menjadi garis sikap yang disampaikan.
Situasi ini mengindikasikan meningkatnya tekanan legislatif terhadap eksekutif. Di tengah dinamika politik daerah, pembahasan LKPJ berpotensi menjadi arena evaluasi serius—bahkan bisa berkembang menjadi kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah kabupaten.
Kini, bola ada di tangan eksekutif.
Mampukah pemerintah daerah membuktikan bahwa angka-angka dalam laporan sejalan dengan realitas di lapangan? Atau justru sebaliknya, LKPJ 2025 akan membuka celah kritik yang lebih tajam dari DPRD.
Social Header