SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat membuat proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp173,52 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut hadir Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kajari, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala bagian, serta kepala desa.
Dalam penyampaiannya, Bambang Bayu Suseno secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan, sebelum penyesuaian, proyeksi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,371 triliun. Namun, setelah adanya informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, pendapatan tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1,197 triliun.
"Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas," ungkap Bambang.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghentikan pembangunan daerah.
Cari Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Muaro Jambi mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan di luar skema APBD reguler.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pembiayaan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Bambang, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Muaro Jambi masih cukup besar, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga infrastruktur pelayanan publik.
Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan masih terbatas.
"Kita tidak ingin pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pelayanan publik lainnya harus menunggu terlalu lama hanya karena keterbatasan kemampuan APBD," tegasnya.
Ia pun meminta dukungan DPRD agar pemerintah daerah dapat melakukan pembahasan dan penjajakan lebih lanjut bersama OPD maupun kementerian terkait untuk mengkaji berbagai alternatif pembiayaan tersebut.
Selain mencari sumber pembiayaan alternatif, Bupati juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi sekitar Rp23 triliun untuk mendukung pembiayaan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam struktur APBD.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih perlu menunggu kepastian prosedur, petunjuk teknis, serta mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.
Jika kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan, diharapkan ruang fiskal daerah akan semakin terbuka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
"Pendapatan dan Belanja Daerah Diproyeksikan Rp1,197 Triliun"
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69.
Pendapatan tersebut terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp188.958.921.356,69.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp942.904.781.000.
Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp65.856.275.825.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.719.978.181,69.
Pada sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan seluruhnya untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp1 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan direncanakan nihil.
Bambang menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.
"Bupati Ingatkan OPD: Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran"
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan lima penekanan penting kepada seluruh kepala perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, seluruh program harus berorientasi pada prioritas pembangunan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025–2029.
Kedua, perencanaan pendapatan harus realistis dan belanja disusun secara disiplin sesuai kemampuan fiskal daerah.
Ketiga, setiap program dan kegiatan wajib memiliki hasil yang nyata dan terukur, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Keempat, pemborosan harus dihentikan dan efisiensi belanja operasional ditingkatkan agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Kelima, seluruh kepala perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran masing-masing.
"Saya ingin mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi, angka dan tabel. APBD adalah instrumen untuk mewujudkan janji pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati mengharapkan DPRD Muaro Jambi memberikan dukungan, masukan serta pemikiran konstruktif dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, khususnya dalam mempertajam prioritas pembangunan dan menjajaki alternatif pembiayaan infrastruktur.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan secara konstruktif, cermat dan tepat waktu sehingga menghasilkan anggaran yang sehat, berkualitas serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian cukup besar, tantangan Pemkab Muaro Jambi ke depan bukan sekadar menyusun angka-angka dalam APBD, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kini, efektivitas pengelolaan anggaran dan ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar pembangunan Muaro Jambi tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Social Header