JB, MUARO JAMBI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.
Kegiatan itu turut dihadiri Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, hingga kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Pelaksanaan paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027. Sebab, APBD bukan sekadar dokumen administrasi maupun rutinitas tahunan pemerintahan, melainkan instrumen utama yang menentukan arah pembangunan serta penggunaan uang rakyat selama satu tahun anggaran.
Di balik pembahasan Ranperda APBD 2027, terdapat tanggung jawab besar yang harus dijalankan pemerintah daerah bersama DPRD. Setiap rupiah yang direncanakan dalam anggaran harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam program-program yang minim dampak.
Pembahasan APBD 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka-angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan, masih menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai masyarakat di wilayah tertentu terus menghadapi persoalan akses transportasi, sementara anggaran daerah justru lebih banyak terserap pada kegiatan yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Begitu pula sektor pendidikan dan kesehatan. Keduanya merupakan pelayanan dasar yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan prioritas belanja daerah.
Karena itu, setiap program yang dimasukkan ke dalam Ranperda APBD 2027 perlu dikaji secara matang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan birokrasi.
Dalam proses pembahasan APBD, DPRD memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penganggaran, tetapi juga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
DPRD diharapkan mampu memastikan setiap usulan anggaran dari organisasi perangkat daerah benar-benar memiliki urgensi, sasaran yang jelas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembahasan anggaran juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap program perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur agar penggunaan anggaran nantinya dapat dievaluasi secara objektif.
Jangan sampai APBD hanya menjadi agenda rutin tahunan yang berakhir dengan pengesahan dokumen, tetapi pelaksanaannya tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi masyarakat.
Publik tentu berharap DPRD Muaro Jambi dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran, tumpang tindih program, maupun kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Kehadiran unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat hingga kepala desa dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 nantinya benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan anggaran atau banyaknya program pembangunan yang tercantum dalam dokumen APBD. Mereka membutuhkan hasil nyata berupa jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Pada akhirnya, kualitas APBD 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang disahkan. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Rapat paripurna ini pun menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membuktikan bahwa penyusunan anggaran daerah benar-benar dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Sebab, APBD merupakan uang publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki alasan, tujuan, dan manfaat yang jelas.
Rakyat tidak membutuhkan APBD yang hanya bagus di atas kertas. Rakyat membutuhkan anggaran yang benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka.
Social Header