JAMBI – Pengawasan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah dan aparat penegak hukum. Media juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap program pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (2/11/2026).
Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum News Room Jaga Desa Pusat sekaligus Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi, S.H., M.H., yang juga menjadi Dewan Pembina.
Kehadiran dua pimpinan daerah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan pengawasan, edukasi, dan keterbukaan informasi dalam pembangunan desa.
Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menjelaskan, News Room Jaga Desa dirancang sebagai jaringan informasi terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Melalui sistem media monitoring, jaringan ini diharapkan mampu mendeteksi berbagai persoalan desa sejak dini.
Menurutnya, persoalan yang muncul di desa perlu diketahui dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
"Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum," tegas Firdaus.
Ia menekankan, News Room Jaga Desa bukan lembaga untuk menakut-nakuti kepala desa maupun perangkat desa. Sebaliknya, program tersebut hadir memberikan edukasi, informasi, dan masukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif terbentuknya Pokja News Room Jaga Desa SMSI Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, katanya, siap mendukung program tersebut demi memastikan pembangunan desa berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Al Haris menilai pengawasan dan pembinaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Terlebih, desa saat ini mengelola berbagai program dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Salah satu perhatian yang disorot Gubernur adalah pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
"Kita menyambut baik. Semoga dengan telah dilantiknya pengurus News Room Jaga Desa, pembangunan di desa dapat diawasi dan diluruskan bila ada yang salah. Yang paling nyata perlu diawasi dan dibina yakni pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Al Haris.
Dukungan serupa disampaikan Kajati Jambi Sugeng Hariadi. Ia memandang News Room Jaga Desa sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam memperoleh informasi faktual mengenai kondisi pemerintahan dan pembangunan di desa.
Melalui jaringan media yang menjangkau berbagai wilayah, Kejaksaan diharapkan dapat memperoleh informasi lebih cepat terkait persoalan, kendala, perkembangan pembangunan, hingga indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program desa.
Sugeng juga menekankan pentingnya kolaborasi antara media, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Kejaksaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Ia menyebut keberadaan dua lokasi Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), yakni Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari, menjadi bagian dari konteks pentingnya memperluas jaringan informasi hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, Pokja News Room Jaga Desa dapat berkontribusi dalam pendampingan, literasi hukum aparatur desa, pencegahan penyimpangan pengelolaan dana dan aset desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.
Sementara itu, Ketua News Room Jaga Desa SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putranusa, menegaskan bahwa amanah yang diterimanya bukan sekadar jabatan atau pembentukan struktur organisasi.
Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar untuk ikut menjaga desa melalui kekuatan informasi dan jaringan media.
Mukhtadi mengatakan, desa merupakan fondasi pembangunan bangsa. Berbagai program strategis pemerintah dilaksanakan dari desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Karena itu, pembangunan desa membutuhkan pendampingan, pengawasan, serta informasi yang benar dan berimbang.
"Dengan kekuatan jaringan media tersebut, kami siap menjadikan News Room Jaga Desa sebagai pusat informasi, edukasi, dan publikasi berbagai program pembangunan desa di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi," ungkap Mukhtadi.
Ia menegaskan, informasi mengenai program Jaga Desa tidak boleh hanya berputar di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat harus mengetahui bagaimana program pembangunan dijalankan, termasuk bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan.
Di sisi lain, kepala desa dan perangkat desa juga membutuhkan pemahaman yang benar terhadap regulasi agar tidak terjebak dalam kesalahan administrasi maupun persoalan hukum ketika menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Bagi Mukhtadi, keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan edukasi dan pengawasan. Media tidak hanya bertugas memberitakan persoalan, tetapi juga memberikan ruang bagi informasi pembangunan, menyampaikan edukasi, dan mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jambi, Kajati Jambi, Ketua Umum SMSI Pusat beserta jajaran, Ketua ABPEDNAS Provinsi Jambi, serta seluruh pihak yang telah mendukung terbentuknya News Room Jaga Desa di Provinsi Jambi.
Mukhtadi berharap organisasi ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan media, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam satu tujuan, yakni mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Membangun desa bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga desa juga bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Media pun memiliki tanggung jawab untuk ikut merawat desa melalui informasi yang sehat, mencerdaskan, dan membangun," pungkasnya.
Social Header