SENGETI - Rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Muaro Jambi Unggul (MJU) mulai memunculkan dinamika di DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Fraksi Partai NasDem secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana pengucuran dana tersebut.
Menanggapi sikap politik Fraksi NasDem, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan, termasuk menyatakan setuju maupun menolak kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan pertimbangan mereka.
Menurut Aidi, penolakan yang disampaikan Fraksi NasDem merupakan bagian dari dinamika dalam proses pembahasan di lembaga legislatif. Terlebih, pembahasan terkait penyertaan modal kepada PT MJU hingga kini masih berjalan dan belum mencapai keputusan akhir.
"Fraksi NasDem memang punya hak untuk menyampaikan pandangan mereka. Terkait masalah penyertaan modal ini, pembahasannya masih berjalan dan belum selesai. Jadi, tidak salah juga kalau fraksi menyampaikan pandangannya," ujar Aidi Hatta.
Ia menjelaskan, setiap usulan kebijakan, termasuk penyertaan modal kepada BUMD, tentu harus melalui pembahasan dan pertimbangan bersama. Berbagai pandangan fraksi nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan arah keputusan DPRD.
Sikap NasDem yang menolak penyertaan modal Rp1 miliar tersebut pun menjadi catatan dalam pembahasan anggaran daerah. Sebab, penyertaan modal kepada perusahaan daerah bukan sekadar persoalan mengalokasikan uang rakyat, tetapi juga menyangkut urgensi, prioritas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang harus diterima masyarakat.
Aidi menegaskan, proses pembahasan masih terbuka terhadap berbagai masukan sebelum keputusan bersama diambil.
Kini, perhatian tertuju pada kelanjutan pembahasan penyertaan modal PT MJU. Apakah usulan Rp1 miliar tersebut nantinya tetap dipertahankan, dikaji ulang, atau justru mengalami perubahan, semuanya akan ditentukan melalui mekanisme pembahasan bersama di DPRD Muaro Jambi.
Penolakan NasDem menjadi sorotan, sementara sikap Aidi Hatta menegaskan bahwa keputusan penyertaan modal belum final dan masih harus melalui pembahasan bersama.
Social Header